Kirimkan tulisan anda ke ALENIAsatu melalui email redaksi kami redaksialeniasatu@gmail.com dengan menyertakan riwayat hidup singkat berfoto dan nomor telepon yang bisa dihubungi. ALENIAsatu terbuka untuk umum.
Secara teori, peningkatan nilai utang pasti memiliki sejumlah dampak negatif terhadap neraca keuangan nasional. Lihat saja betapa pembayaran cicilan utang tersebut mengeruk sedalam-dalamnya pendapatan pemerintah yang berakibat menurunnya pendapatan negara. Berdasarkan data APBN, pada 2019 pemerintah mengeluarkan dana Rp 362,7 triliun atau 18,49% dari total realisasi pendapatan pemerintah untuk pembayaran cicilan utang. Ini artinya bahwa untuk setiap Rp 100 pendapatan yang dihasilkan pemerintah, maka Rp. 18,49 digunakan untuk membayar utang.
Jumlah tersebut terus meningkat, di mana pada 2022 nilainya mencapai Rp 467,5 triliun atau 17,78% dari total realisasi pendapatan pemerintah untuk pembayaran cicilan utang.
Selain menurunnya pendapatan pemerintah, krisis utang ini mengakibatkan peningkatan pada defisit anggaran pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2022 ditutup dengan defisit sebesar Rp 840,2 triliun atau 2,38%. Ini berarti belanja pemerintah hampir sama banyak dengan penerimaannya. Dan beberapa hal lainnya lagi yang patut menjadi perhatian serius seperti penurunan peringkat kredit pemerintah, penurunan mata uang rupiah termasuk mahalnya impor-ekspor barang dan jasa yang mempersulit perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bersaing di pasar global.
Per Desember 2022, total utang Indonesia adalah sebesar Rp 7,734 triliun atau setara 39,57% terhadap PDB. Ini menunjukkan peningkatan 10,4% dari akhir tahun 2021. Utang pemerintah menyumbang 74,4% dari total utang, sementara utang BUMN menyumbang 25,6%.
Utang pemerintah diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pemerintah memiliki sejumlah proyek infrastruktur besar yang direncanakan, dan proyek-proyek ini akan membutuhkan pinjaman yang signifikan.
Pemerintah juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi. Tantangan-tantangan ini kemungkinan akan mempersulit Pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan mengurangi pengeluaran.
Sejumlah pakar telah memperingatkan bahaya krisis utang Indonesia. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa utang Indonesia "berada pada tingkat yang tinggi dan terus meningkat" dan bahwa "beban pembayaran utang pemerintah menjadi semakin berat." IMF juga memperingatkan bahwa "krisis utang dapat menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah, peningkatan defisit anggaran pemerintah, dan penurunan nilai rupiah."
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, mantan gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa "hutang Pemerintah adalah masalah serius" dan bahwa "Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis hutang." Martowardojo juga mengatakan bahwa "Pemerintah harus mengurangi biaya proyek-proyek infrastruktur, meningkatkan produktivitas BUMN, dan meningkatkan pengumpulan pajak Pemerintah."
Krisis utang merupakan masalah serius yang berpotensi memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah utang. Setidaknya, beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah antara lain dengan mengurangi biaya proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah dapat mengurangi biaya proyek-proyek infrastruktur dengan meningkatkan efisiensi proses pengadaan dan menggunakan lebih banyak material dan tenaga kerja lokal. Langkah ini sekaligus solusi yang sejalan dengan pengentasan jumlah pengangguran.
Pemerintah juga harus mengenjot produktivitas BUMN. Hal ini paling tidak bisa dilakukan dengan memperbaiki manajemen, mengurangi korupsi, dan memprivatisasi beberapa BUMN atau bahkan, jika dianggap bermasalah dan tidak profitable, ditutup sehingga mengurangi cost yang percuma. Dan dalam sector pajak, pemerintah harus meningkatkan pengumpulan pajak dengan menambah jumlah pemungut pajak, menindak penghindaran pajak, dan menyederhanakan sistem pajak
Pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasi peningkatan utang agar tidak sampai pada tahap krisis dan kronis.
Jika pemerintah tidak mengambil tindakan, beban utang dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Hal ini setidaknya sudah mulai muncul. Lihat saja PT Waskita Karya Tbk yang mulai obral jualan beberapa ruas jalan tol yang dibangun dan dikelolanya. Tujuan penjualan obral ini tentu saja untuk menutup beban utang dalam neraca keuangan perusahan plat merah tersebut. Hal ini diakui sendiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang sekalipun dengan Bahasa diplomasi mengatakan pemerintah tidak akan sembarangan obral ruas tol seraya memastikan penawarannya akan tetap disesuaikan dengan kondisi pasar.
Ini bukan aksi pertama obral rual tol.
Sejak November tahun 2022, sudah ada lima ruas tol yang masuk dalam list atau daftar divestasi. Disusul kemudian oleh tiga ruas tol yang bahkan sudah dilepas sebagian sahamnya sepanjang tahun 2023 ini. Sedangkan llima ruas lainnya masih menunggu investor atau strategic partnership hingga 2025 mendatang.
Inilah yang terjadi. Setelah tol, selanjutnya apa lagi?
Penulis:
Dr. Sofiandi, Lc., M.H.I.
Research Fellow di beberapa lembaga seperti Fath Institute for Islamic Research Jakarta, IRDAK Institute of Singapore, Asia-Pacific Journal on Religion and Society, Institute for Southeast Asian Islamic Studies, Islamic Linkage for Southeast Asia, Dosen IAI Arrisalah, Anggota Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Badan Koordinasi Muballigh Indonesia Prov. Kepri, Anggota ICMI Prov. Kepri, Pemimpin Redaksi ACADEMICS TV, Direktur Swara Akademika Indonesia Foundation, Pembina Ikatan Wartawan Online Indonesia Prov. Kepri.
(Ilustrasi: TribunNews.com)
*) ALENIAsatu terbuka untuk umum. SIlahkan kirim tulisan anda dengan menyertakan riwayat hidup singkat berfoto dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun tulisan sepenuhnya menjadi tanggug jawab penulis dan tidak menjadi tanggung jawab redaksi ALENIAsatu. Naskah tulisan bisa dikirim ke email redaksialeniasatu@gmail.com atau ke +62 896-4778-5168 / +62 823-8578-2636 (WA only). Apabila tulisan tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi ALENIAsatu maka redaksi berhak untuk tidak menayangkannya.
Posting Komentar untuk "Utang Indonesia: Dampak terhadap Neraca Keuangan Nasional"